Transcription
[Musik] [Tepuk tangan] Kalau yang dekat airnya tidak bersih, bers… [Musik] [Musik] Kenapa ambil airnya jauh? Sekarang jauh sekali. Kenapa? Kesti pakai motor baru. [Musik] Ikut ke laut, menikmati teh panas menjadi hal yang tidak sederhana bagi Yulianus, sebab air bersih yang layak untuk dikonsumsi sudah tidak tersedia di dekat rumahnya.
Ih, itu lumpur dari mana, Teteh? Dari gunung itu. Dari Kang Mas, bawa dari atas. Itu iya, perusahaan punya. Itu perusahaan punya ini yang dibawa air. Iya, bawa air. [Musik] Kemarin, perusahaan yang dimaksud adalah PT IMM, yang bergerak di bidang pertambangan. Em, perusahaan ini membuka lahan dan mengeksplorasi kawasan hulu untuk mendapatkan… Em, seiring aktivitas perusahaan, kondisi sungai Lele kini berubah. Biasa ambil di sini, biasa di sini diambil, di sini sayaeng-bareng bagi dua toh. Kita rumah di sini juga. A, begitu. K juga begitu. Oh, untuk apa ini air dulu? Ini ini untuk minum, minum, mandi, masak. Kara semua sama toh. J, sekarang sudah bisa dipakai? Bisa lagi. [Musik] Belum lagi jika terjadi hujan, kondisinya menjadi seperti… [Musik] Ini izin operasi perusahaan ini dikeluarkan tahun 2018 oleh Abdul Gani Kasuba, ketika menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara. Ini baru satu contoh masalah yang dihadapi warga di masa kepemimpinan Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur Maluku Utara. Abdul Gani Kasuba memulai kepemimpinan Maluku Utara sebagai Wakil Gubernur di tahun 2008 hingga 2013. Di tengah masa jabatannya, ia mulai membangun kekuatan politik berbasis kekeluargaan, atau yang kita kenal sebagai politik dinasti. Adiknya yang bernama Muhammad Kasuba terpilih sebagai Bupati Halmahera Selatan dan menjabat selama dua periode. Abdul Gani Kasuba lalu menjadi Gubernur Maluku Utara pada tahun 2014 hingga 2024. Di rentang waktu ini, dua keponakannya melanjutkan kepemimpinan di Halmahera Selatan setelah Muhammad Kasuba tidak bisa lagi bertarung di tingkat kabupaten. Bahrin Kasuba menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan di tahun 2016 hingga 2021, lalu dilanjut oleh Hasan Ali Basam Kasuba sebagai Wakil Bupati di tahun 2021 hingga 2023. Lalu ia naik posisi menggantikan Bupati yang meninggal hingga saat ini. Politik dinasti, basically, adalah sebuah upaya pengorganisasian kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan, ee, baik melalui hubungan perkawinan ataupun melalui hubungan darah, ee, yang ditujukan untuk merebut, e, posisi kekuasaan tertentu. [Musik] [Musik]
Indonesia pernah memiliki undang-undang yang mengatur tentang dinasti, di mana seseorang tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah jika memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah sebelumnya. Namun undang-undang ini digugat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015. Tidak ada siapa pun yang dirugikan haknya apabila pemohon memiliki hubungan keluarga dengan petahana, dan tidak ada nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum yang terganggu dengan pemohon mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, pelarangan terhadap seseorang yang karena memiliki hubungan keluarga dengan petahana untuk menjadi calon kepala daerah adalah bertentangan dengan prinsip konstitusi. Gugatan ini diajukan oleh Nanit Ihsan, anak Bupati Gua yang saat itu sedang menjabat, yaitu Ihsan Yasin Limo. Orang memang memiliki konflik kepentingan, bahkan Hakim pun, kalau memiliki… Hasilnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. MK berpendapat, larangan itu melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh hak yang sama. Dalam hukum dan pemerintahan, yang disayangkan dari putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya melihat hak asasi si calon yang berasal dari keluarga dinasti, soal tidak bisa menolak hubungan darah dan lain sebagainya. Tapi apakah Mahkamah mempertimbangkan hak asasi pemilih, publik untuk, dan juga kontestan yang lain untuk mendapatkan kompetisi yang adil, setara, yang bebas dari penyalahgunaan atau politisasi kekuasaan? Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, jumlah kandidat yang terafiliasi politik dinasti meningkat. [Musik] Jika pada tahun 2013 hanya 12 kandidat, 2015 meningkat menjadi 57 kandidat. Adnan Purita Ihsan termasuk salah satu yang terpilih. Ia menjadi Bupati Gua selama dua periode, melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Kebanyakan politisi dinasti yang sudah menjabat dua periode enggak bisa melanjutkan lagi, akhirnya mempromosikan keluarganya gitu. Jadi explosion itu jelas kelihatan, karena kebetulan pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 itu banyak daerah yang incummennya itu enggak bisa mencalankan diri lagi gitu. Udah dua periode gitu. Saat dua periode itu udah hit dua periode, eh maka ya secara eh rasional mereka mencalonkan kerabatnya gitu untuk di… Itu. Jadi ada explosion itu wajar, karena itu bertepatan saat banyak daerah di Indonesia incummennya tidak lagi bisa mencalonkan diri. Pada Pilkada tahun 2020, 124 kandidat terpapar dinasti, 72 diantaranya terpilih, termasuk Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution yang berstatus sebagai anak dan menantu dari Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo. Gibran sebagai Walikota Solo menang meyakinkan dengan memperoleh 65% suara, sedangkan Bobby sebagai Walikota Medan meraih 53,5% suara. Jokowi bukan orang pertama yang bikin dinasti politik, tapi Jokowi adalah presiden pertama yang menormalisasi, e, politik dinasti. Belum ada juga dalam sejarah Indonesia, eh, seorang sitting presiden, e, presiden yang sedang menjabat memiliki anggota keluarga yang, eh, running sebagai kepala daerah saat dia masih menjabat gitu. Belum pernah ada tuh di sejarah Indonesia. Sisanya seperti yang sudah kita… [Musik] [Tepuk tangan] ketahui.
Saudara Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H., bin H. Man, saya nikahkan dan saya jodohkan dengan saudari perempuan saya Hidayati binti Notomiharjo. Nikah dengan engkau dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan sebuah jam tangan, dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan jodohnya Hidayati binti Notomiharjo dengan mahar tersebut, tunai. Saksi… Sejak Maret hingga Agustus 2023, terdapat 9 perkara perihal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu gugatan berasal dari Almaki Biru, yang permohonannya menginginkan Gibran untuk dapat mencalonkan diri sebagai wakil… Ini perkara ini dibahas Anwar Usman saat sedang menghadiri sebuah acara. Masalah usia batas minimal… Saya sekali lagi tidak bermaksud… Karena belum putus ya. Belum putus ini. Insyaallah, ee, pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi. Bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umurnya belasan tahun? Muhammad Al-Fatih yang melawan kekuasaan Byzantium, menjadikan…endobrak Konstantinopel sekarang menjadi Istanbul, usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu jangan dikaitkan dulu. Ini enggak boleh saya bicara, tapi memang betul, banyak Perdana Menteri Inggris juga yang sekarang umurnya berapa? Coba cek di Google. Yang dulu-dulu juga di beberapa negara… Amar putusan mengadili, sat bulan setelahnya. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait perkara ini, sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. MK baru saja menerbitkan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Pak, bagaimana komentar Bapak ya? Ee, mengenai putusan MK silakan ditanya ke Mahkamah Konstitusi, jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin, e, memberikan pendapat atas putusan MK. Nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya, Pak? Anggap saja… Dan itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silakan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol, dan saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Tenang saja, Pak Prabowo. [Tepuk tangan] Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. [Musik] 9 hari setelahnya, di hari terakhir batas pendaftaran, Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke KPU sebagai calon wakil presiden. Memutuskan menyatakan Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim… [Tepuk tangan] [Musik] terlapor. Presiden yang ketujuh… Insyaallah, menyerahkan kepada presiden yang ke… Insyaallah, berbakti dan mengabdi kepada rakyat Indonesia. [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] Kali ini mari kita siapkan energi suara untuk kebenaran. [Tepuk tangan] Satu… Ini adalah pidato ketika Prabowo dan Gibran unggul hasil perhitungan cepat 3 bulan yang lalu. Saya itu bukan siapa-siapa, Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan doa Bapak Ibu semua. Saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Jadi memang ada banyak, eh, penjelasan struktural maupun kultural yang membuat dinasti politik itu, itu mendapatkan tempat yang begitu positif di politik kita. Sementara masyarakat kita 57% lulusan SMP dan SD. Besar sekali masyarakat yang kurang terdidik. Jadi, e, dinasti politik yang predatoris, yang korup itu banyak yang tidak diketahui masyarakat. Nah ini PR, ya. Ee, buat, ee, kita ke depan. Masyarakat yang tidak alergi terhadap politik dinasti ini kan sudah melalui pengkondisian yang sedemikian rupa gitu, oleh elit yang dilakukan oleh elit yang mengatakan bahwa oh itu hak asasi manusia kok. Oh toh, ee, keluarga saya bukan saya tunjuk, tapi dipilih oleh masyarakat gitu. Itu tetap demokratis kok. Itu kan bagian-bagian narasi untuk menormalisasi, e, politik dinasti gitu. Nah, memang kelemahan Civil Society kita adalah, eh, kita tidak punya resource sekuat kalangan politisi dinasti untuk sosialisasi ke masyarakat. Kan mereka punya Tim Sukses, mereka punya struktur partai, mereka punya jaringan sosial gitu. Sementara energi kita paling banyak main di Twitter. Twitter cuma 5% warga Indonesia yang terakses oleh Twitter. Ini di TikTok aja kalah telak. [Musik] Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menang… [Musik] Pak Jokowi kan banyak bilang Bapak Pembangunan, ee, infrastruktur gitu. Kalau menurut saya juga, ee, dari sisi yang lain, Pak Jokowi juga adalah Bapak politik dinasti Indonesia gitu. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah republik, eh, suksesi dinasti di level nasional yang dilakukan secara langsung itu terjadi pada saat, eh, Pak Jokowi mentransfer kekuasaannya ke anaknya gitu, ke Gibran. Dan kita tahu semua prosesnya bagaimana itu terjadi kan, ya? Tadi dia menegasikan, kan? Kadarisasi, dia menegasikan rekrutmen politik yang demokratis. Politik dinasti yang meresahkan kita adalah dia mengkooptasi jalur pencalonan untuk mengisi jabatan-jabatan publik dengan mengandalkan status hubungan kekeluargaan atau hubungan kekerabatannya yang, yang tidak diikuti oleh tadi ya. Em, prinsip-prinsip, eh, pencalonan yang demokratis tadi. Ya, seperti kita bahas ya, karena dia anaknya, e, petahana atau anaknya elit partai, dia mendapatkan tiket itu tanpa melalui proses sebagaimana yang harus dilalui oleh kader pada umumnya. [Tepuk tangan] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] Satu hari bergabung bersama partai, langsung jadi Ketua Umum begitu ya? Atau dua harilah ya. Kalau satu hari nampaknya belum ada, tapi kalau yang dua hari ada. Nah, berapa hari bergabung dengan partai langsung menduduki posisi-posisi strategis yang kalau bagi orang mungkin seperti saya, kalau masuk partai itu tidak akan saya dapatkan. Partai politik kita ini terlalu lemah, mereka tidak punya diferensiasi yang kuat dari sisi ideologis, dari sisi programatik, dan dari sisi institusionalisasi juga sangat lemah. Jadi ini membuka peluang buat munculnya personalisasi politik. Jadi politik dinasti itu menjadi brand, eh, sebuah kekuatan elektoral. Bukan partainya yang harusnya jadi brand elektoral, tetapi politik dinasti. Permasalahannya adalah membentuk politik, membentuk dinasti politik ini bisa dijadikan sebagai sebuah strategi untuk, eh, wealth defense, ee, atau untuk, ee, mempertahankan kekayaannya gitu. Korupsi itu dilakukan bukan hanya sat oleh satu orang, tapi bergenerasi gitu. Bukan hanya 10 tahun, eh, seorang incumen, tapi mungkin 20 tahun setelah keluarganya juga, eh, eh, menjabat sebagai kepala daerah misalkan. [Musik] Kekuasaan yang diturunkan kepada keluarga rentan akan perilaku koruptif. Setidaknya terdapat 38 politisi yang terpapar dinasti terjerat korupsi. Praktik korupsi yang dilakukan oleh dinasti politik itu beragam, tidak tunggal gitu ya, polanya. Ada yang memang mereka menyasar pengadaan barang dan jasa. Itu juga bermacam-macam tendernya misalnya. Ada juga, e, kalau lihat spesifik permasalahan alat kesehatan yang dibajak, ee, dan lain lagi. Masih banyak lagi. Ee, sisi lain ada juga misalnya yang dilihat adalah, ee, jual beli jabatan yang dilakukan oleh para, ee, pejabat yang, yang memang mereka terafiliasi dengan politik dinasti, atau juga, eh, dalam hal ini sumber daya alam. Sumber daya alam juga bisa dibajak oleh, eh, para dinasti politik dengan cara apa? Misalnya suap-suap, e, yang diterima oleh para dinasti politik ketika menjelang Pilkada. Pembajakan sumber daya alam terjadi di Maluku Utara. Obral izin dikeluarkan tanpa memperhitungkan dampak kerusakan lingkungan. Lagi-lagi masyarakat yang menanggung akibatnya. [Musik]
Hadianto, warga Desa Yaba, Pulau Bacan, merasakan dampak dari kehadiran perusahaan PT IMM. Karena lembaknya itu… Karena sebelum itu perusahaan masuk kan… Sebelum itu perusahaan masuk itu kan dia kebanyakan kan begitu. Dia 1 tahun lebih. Nah sekarang perusahaan masuk kan, dia kenal itu embaknya di atas toh. Akhirnya kita tidak bisa kan sersing kali kan dia masuk ke sini. Akhirnya dia punya jatuh kan, bawa habis. Jika hujan, kebun kelapa Hadianto terendam banjir. Sana iya, jar sana. Kalau sini palingnya cuma sampai sini saja. Iya, kalau yang di sana dia ukuran begini. Oh, berarti berkurang ini dari atas ini. Kalau yang terendam… Terendam begini. Iya, seperti yang ini nih. Sudah terkurang. Biasakan dia kan begini buahnya. Oh, iya. Yang ini kurang. I, betul, betul. Ini juga toh. Iya, yang ini… Kau… Masalah lainnya, sengketa lahan. Setelah mendapatkan izin, perusahaan menjanjikan kompensasi yang layak kepada 60 warga yang memiliki lahan, namun sampai saat ini masyarakat tidak mendapatkannya. Tidak hanya itu, Abdul Gani Kasuba juga mengeluarkan izin kepada 52 perusahaan di sekitar Maluku Utara. 10 diantaranya berada di Halmahera Selatan. Daah… Di Manelu… Sebagai Bupati… GK… Muhammad Kasuba dan Bahrin Kasuba meninggalkan jejak kerusakan lingkungan atas pemberian izin perusahaan selama menjabat, seperti di Kawasi Pulau… [Musik] Obi… September 2024, Agika divonis 8 tahun penjara atas kasus menerima suap sebesar Rp 100 miliar untuk izin perusahaan di wilayah Maluku Utara. Sementara adik dan keponakannya mencalonkan diri di Pilkada 2024. Muhammad Kasuba sebagai Gubernur Maluku Utara, Bahrin Kasuba dan Ali Basam Kasuba bertarung di Halmahera Selatan. [Musik] Kondisi serupa terjadi di Mamuju Tengah. Sungai-sungai kecil ini tercemar, sementara aliran airnya mengarah ke sungai yang dimanfaatkan warga untuk pengolahan tambak. Lokasi tambak berdekatan dengan perkebunan dan pabrik pengolahan sawit milik PT PGL. Kondisi seperti ini sudah dikhawatirkan oleh warga sekitar sejak perusahaan hendak diresmikan. Em… Masyarakat pemerhati lingkungan hari ini merupakan aksi dari ketiga… Menuntut… Bagaimana? E, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, kepada PT Primanusagoba Lestari untuk bagaimana memberikan solusi, solusi untuk masyarakat tambak. Silakan… Titik yang mana yang dirugikan… Arasamauni selaku Bupati Mamuju Tengah turun tangan menghadapi masa aksi… Cungkang tadi… Saya minta masyarakat jangan mudah terprovokasi. Jadi begini… Jangan… Anda tidak bisa bicara… Bapak bicara… Tadi saya bicara, sekarang makanya saya minta sama saudara-saudara… Hari ini saya mau buka pabrik… Namun ia tetap meresmikan perusahaan PT PGL di Desa Kambunong. Bagaimana cerita selanjutnya? Tidak ada satu yang bersedia bicara terkait hal… [Musik] ini. Aras… Memulai karir politiknya sebagai Kepala Desa Tobadak. Lalu ia menjabat sebagai Ketua DPRD Sulawesi Barat pada tahun 2014. Di tahun yang sama, anaknya yang bernama Arsal Aras terpilih dan menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah hingga tahun… Arasamauni kemudian terpilih sebagai Bupati Mamuju Tengah di tahun 2016 hingga tahun 2024. Posisi Ketua DPRD Sulawesi Barat sempat diisi oleh anak perempuannya, Amalia Fitri Aras, di tengah periode kepemimpinan Aras Tamauni dan Arsal Aras. Amalia Fitri kembali terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Barat di tahun 2019. Tidak hanya itu, di tahun yang sama keluarga lainnya juga memulai menempati posisi di pemerintahan. Arwan Aras terpilih sebagai anggota DPR RI, dan Nirmalasari Aras sebagai Ketua DPRD Mamuju Tengah. Bisa dibayangkan ketika eksekutif dipegang keluarga, legislatif dipegang keluarga, kontrolnya di mana? Yang terjadi adalah kongkalikong. Mudah sekali untuk kemudian berkompromi dan menormalisasi proposal yang satu oleh yang lain. Nah, ketika demokrasi tidak ada kontrol, yang terjadi adalah penyalahgunaan, kesewenang-wenangan, praktik koruptif, dan juga pembangunan akan stagnan. Kemiskinan akan semakin buruk. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun terakhir. R… IPM Mamuju Tengah… Dibandingkan dengan rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Barat. Sementara IPM Maluku Utara lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM nasional. Sebut saja Andi, identitasnya disamarkan demi keamanan, sebab Andi adalah Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah. Status ini membuat dirinya menjadi rentan ketika berbicara tentang apa yang ia alami. Ya, mungkin sudah menjadi rahasia umum di beberapa daerah, eh, ketika kita mencoba apa ya, ee, bukan melawan ya, berarti, e, artinya, eh, melakukan tindakan-tindakan yang mungkin, ee, bertentangan dengan, ee, para beliau ya. Ada kekhawatiran sendiri bahwa, j, sampai nanti kita ini dimutasi atau bagaimana. Apalagi kita ini hanya sebagai ASN biasa. Tahun 2022, lahan milik Andi berubah kepemilikan atas persetujuan Bupati. Sekitar 20 warga lainnya mengalami hal serupa. Pada saat itu sempat juga kita tanyakan, eh, ke Ketua Kelompok. Kami bilang, kenapa bisa hilang? Kenapa, Pak? Ada ceritanya lahan bisa hilang kan begitu. Ini kan bukan, bukan… Apa? Bukan makanan yang bisa hilang kemudian hilang begitu saja. Ini kan lahan yang bentuk fisiknya jelas. Nah, pada saat itu menurut keterangan Ketua Kelompok kami sempat dipanggil oleh, ee, Pak Bupati, ee, pada saat itu, ee, kemudian entah apa yang disampaikan Pak Bupati sehingga, ee, beliau hanya diberikan pesan untuk anggotanya bahwa lokasimu sudah ditarik kembali. Begitu… Emang ada… Sebelumnya ada informasi bahwa, eh, Ketua DPR yang menangani kasus ini pada saat itu. Jadi, eh, karena pada saat itu keluarga juga, eh, agak sungkan untuk ke sana. Jadi saya memberanikan diri sendiri, tanpa Ketua Kelompok, tanpa siapa pun, saya ke sana. Dan ternyata memang di sana pada saat itu memang banyak juga yang sama kondisinya dengan saya, dan keluarga menanyakan, ee, tentang lokasinya itu yang hilang juga. Hal serupa dialami Budi. Perusahaan sawit Wahana Karya Sejahtera Mandiri mengklaim lahan milik Budi. Ketika berkonflik, ia diarahkan untuk menghadap ke DPRD, namun ia justru diminta untuk menyerahkan lahan miliknya kepada perusahaan. Saya heran, bilang ini persoalan ini ya, yang namanya kita punya perwakilan… Wajar kalau…itasi. Tapi kalau untuk memutuskan haknya seseorang, saya rasa tempatnya keliru. Karena kenapa? Lembaga itu kan di Indonesia ini kan ada lembaga tertentu untuk dipakai untuk menyelesaikan hak-haknya seseorang. Nah, pada waktu itu kita dibawa ke tempat… Di selaku perwakilan kami di DPR, di…rucap… Kita dialog… Ahah… Untuk diminta, ee, penyerahan lahan sekian-sekian. Saya enggak terima. Buat apa saya mau menandatangani sesuatu yang tidak pernah saya komitmenkan? Alangkah ganjilnya, saya ini orang punya… Sa… Sudah ada, kemudian lahan sudah bersertifikat, lantas saya…uk…perusahaan… Hingga saat ini permasalahan yang mereka alami belum menemukan titik terang. Saat ini Amalia Fitri Aras terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan Nirmalasari Aras sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, menggantikan Arsal Aras. Diikuti Aswanto Aras yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, mencalonkan diri sebagai Bupati Mamuju Tengah, sedangkan Arwan Aras sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Seluruh masyarakat… Harapan kami bagaimana pemerintah bisa mengayomi masyarakat untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kerja sama dengan perusahaan itu harapan kami sebenarnya. Bukti kami di lapangan seperti ini. Konflik-konflik yang ada… Kasihanlah sa-saara kita yang tidak punya hak milik… Anunya, bukti hak miliknya, dan mereka mengadu ke mana? Kita selalu berharap bahwa, eh, ke depan ini apa ya, artinya masyarakat tidak punya lagi ketakutan-ketakutan untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian tidak ada lagi kekangan-kekangan. Begitu, artinya kita hidup seperti biasanya, artinya punya kebebasan begitu. Apalagi kita ini sudah merdeka ya. Tanpa disadari, standar hidupnya jadi sangat rendah. Bar minimum dan gitu-gitu aja gitu. Gimana kita misalkan mau bersaing dengan negara lain kalau misalkan masyarakat tuh dipaksa untuk menerima keadaan bahwa ya hidupnya akan gini-gini aja gitu. Memang enggak semuanya kesalahan itu bisa dilimpahkan ke politisi dinasti gitu, karena politisi non-dinasti pun melakukan hal yang sama gitu. Cuman kalau politisi non-dinasti itu mungkin dia masih bisa diganti nantinya gitu. Tapi kalau politisi dinasti, ya artinya setidaknya selama bapaknya dua periode, 10 tahun, anaknya dua periode, itu sudah 20 tahun kita hidup di kondisi yang gitu-gitu aja, dan itu dinormalisasi. Upaya intervensi peraturan tidak berhenti di Pemilihan Presiden 2024. Partai Garuda mengajukan gugatan terhadap Pasal 4 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung. Pasal ini mengatur tentang, b, usia minimum pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hasilnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut. Jika sebelumnya batas usia minimal 30 tahun untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 25 tahun untuk Walikota dan Wakil Walikota, berubah menjadi… Sejak pelantikan pasangan calon terpilih, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan berbeda, yaitu sejak penetapan pasangan calon. Namun DPR menolak putusan Mahkamah Konstitusi dan lebih memilih putusan Mahkamah Agung tadi. Kalau gak salah… Baru dua yang ngomong. Silakan lanjut. Pimpinan gak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting Fraksi PDI sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuan ya… Urusan lain-lain gitu. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, rapat Panja kami nyatakan ditutup. Tak lama berselang, Jokowi merespon hasil rapat Panja di DPR. Pak Jokowi… Pak, kemarin kan, e, MK sudah mengeluarkan keputusan yang mengubah… Respon pencalonan untuk Pilkada, tapi hari ini DPR, eh, bal… DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Gimana, Pak, tanggapannya, Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses, eh, konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Banyak yang menduga wawancara ini rekayasa, namun satu yang jelas tidak direkayasa adalah kemarahan masyarakat sipil. [Musik] Jangan berharap kalau kami lucu, kalau lebih lucu yang di dalam sana. Kulan palalalalnya, banyak akrobat-akrobat keputusan yang enggak masuk akal, dan kita dipaksa untuk menelan. Ketika kita dianggap to… Kita harus lawan, lawan… Bawan… Sirani… Kusuisan… [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] Ini… [Musik] I… Kembali tanpa kemenangan, saudara-saudara. Apa yang sudah sangat terang benderang diputuskan MK? Kok bisa sebegitunya mereka tafsirkan secara berbeda? Jadi eskalasi kemarahan itulah yang membuat masyarakat bergerak. Istilahnya begini, masyarakat itu seperti dikencingi di mukanya oleh para politisi yang membahas tafsir seperti bumi dan langit antara putusan MK dengan apa yang mereka bincangkan di parlemen. Dan itu yang saya kira, ee, menjadi pelajaran penting ya, bahwa ternyata publik kita tidak tidur. Sekarang tingkatkan fokus Anda. Berikut sederet calon pemimpin daerah tahun 2024 yang memiliki hubungan keluarga oleh petahana atau anggota legislatif periode 2019 dan 2024. Oh… [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] Oh oh… [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] Sisanya tidak teridentifikasi. Kita enggak bisa melarang karena MK juga sudah mengetok palu, tetapi juga jangan diberi karpet merah, privilege, e, kepada calon dinasti tadi untuk mendapatkan, e, banyak keuntungan. Harus dibikin rata jadi, sehingga politisi yang enggak punya darah biru pun bisa kompit secara fair dan bisa punya potensi untuk mengalahkan… Ada negara-negara tetangga kayak Filipina misalkan, terus kemudian negara lain yang dikuasai dinasti misalkan Bangladesh itu, eh, enggak, enggak bagus gitu, e, in the long run. Kita sudah bisa belajar dari mereka, dan harusnya itu juga bisa dilakukan di Indonesia. Untuk belajar, bukan meniru kayak… Jadi, e, dinasti kayak mereka, tapi gimana kita melawan dinasti tersebut gitu. Yang paling bahaya… Rakyat bisa menjadi tidak percaya dengan demokrasi, orang menjadi tidak percaya pada partai politik, tidak percaya kepada pemilihan langsung, tidak percaya pada insentif atau manfaat dari punya pejabat publik yang dipilih langsung. Jadi bisa ke mana-mana esnya. [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] I…